Rilisjambi.com. Jakarta — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah. Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, S.STP., M.H., mengikuti kunjungan resmi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berlangsung di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, dan turut dihadiri para bupati/wali kota se-Provinsi Jambi serta anggota Komisi V DPR RI.
Fokus utama pertemuan ini adalah menyampaikan berbagai usulan strategis pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas di masing-masing daerah, termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Sekretaris Daerah Hermansyah menyampaikan bahwa usulan pembangunan konektivitas jalan nasional yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat penting guna menunjang ketahanan pangan serta untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur ketahanan pangan di Tanjung Jabung Barat. Hal ini sangat krusial untuk menunjang produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat kami,” ujar Hermansyah.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan infrastruktur dasar seperti irigasi dan jalan usaha tani akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan nelayan, serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir barat Provinsi Jambi tersebut.
Kunjungan kerja ini disambut baik oleh Menteri PUPR, Dody Hanggodo, yang menerima dan mencatat seluruh usulan prioritas dari pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mendukung pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimistis usulan pembangunan infrastruktur ketahanan pangan dapat segera direalisasikan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta terwujudnya kemandirian pangan daerah.(*)
